LangSatu.Com | Kota Langsa (Aceh) 5 September 2026 — Menyoroti pola dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga berlangsung sistematis di tubuh pemerintahan, Zulfadli, S.Sos.I.MM selaku pendiri LSM Bungong Lam Jaroe (BLJ) mengungkapkan dugaan adanya rantai perintah yang saling berkaitan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang diduga berujung pada kerugian keuangan negara dan semakin melebarnya kesenjangan sosial.
Menurut Zulfadli, dugaan tersebut bermula dari ketua partai politik yang diduga mengarahkan para pejabat legislatif dan eksekutif untuk mencari sumber dana dari kas negara. Selanjutnya, para pejabat legislatif dan eksekutif diduga memerintahkan sekretaris negara untuk mengarahkan para menteri agar mengikuti arahan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif. Para menteri pun kemudian diduga bekerja sama dengan pihak ketiga — di antaranya pimpinan perusahaan BUMN yang notabene adalah orang titipan partai pemenang pemilu.
"Begitu juga di daerah: yang menjadi eksekutif adalah kepala daerahnya, sementara kepala dinasnya itu mirip seperti menteri di tingkat pusat, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka itu biasanya kebanyakan orang-orang titipan partai pemenang,"kalau pun bukan proyek itu di jual oleh mereka ujar Zulfadli.
Pola ini, kata dia, membuat negara seolah-olah "diolah" oleh kelompok-kelompok tertentu melalui berbagai program dan kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Namun pada kenyataannya, yang semakin miskin justru rakyat itu sendiri, sementara yang semakin kaya justru elit-elit politik beserta jajaran pejabat yang ditunjuk oleh kekuasaan.
Yang paling memprihatinkan, tambah Zulfadli, adalah ketika terjadi pengungkapan kasus penyimpangan, yang kerap dijadikan tumbal atau yang ditindaklanjuti hanyalah pejabat-pejabat tingkat bawah. Sementara para perancang kebijakan dan pihak yang berada di balik layar jarang sekali tersentuh hukum.
"Negara kita ini dugaan kuat sering diolah sama mereka lewat program yang mengatasnamakan rakyat, sementara rakyat makin miskin terus yang kaya elit-elit politik dengan seperangkat jabatan yang ditunjuk oleh eksekutif. Yang sayangnya dari semua itu yang ditumbalkan hanya pejabat kecil," tegasnya.
Zulfadli menegaskan, jika pola ini terus dibiarkan, maka kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin dalam. Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat, pengawas, dan penegak hukum untuk tidak hanya melihat ke permukaan, tetapi berani menelusuri ke akar rantai kekuasaan yang diduga menjadi sumber dari segala penyimpangan tersebut. tetapi saya yakin betul hal itu tidak pernah terjadi karena pejabat penegak hukumnya yang mengangkat esekutif dan legeslatif itu sendiri, ujar zul di media ini.
—sumber Zulfadli.S.Sos.I.MM selaku pendiri LSM Bungong Lam Jaroe (BLJ)
0 Komentar