Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Aceh Korwil Aceh Tengah menggelar pertemuan resmi dengan jajaran pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Takengon

Takengon - Langsatu.com 24-09-2026 Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, beragenda utama membahas permohonan dukungan dana _Corporate Social Responsibility_ (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menyukseskan berbagai program kerja strategis Satgas PPA.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Satgas PPA Korwil Aceh Tengah menyampaikan bahwa keberadaan organisasi ini resmi dibawah arahan Gubernur Aceh, dan sudah memegang beberapa ijin dari beberapa Kementrian terkait program rehabilitasi paska bencana. 

Satgas PPA Korwil Aceh Tengah memiliki program kerja prioritas yang akan segera direalisasikan adalah pembersihan lahan limbah kayu yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Aceh Tengah. 

Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan secara intensif dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang sebelumnya telah membangun kesepakatan kerja sama dengan pihak Satgas.

Limbah kayu yang terkumpul dari pembersihan lahan tersebut rencananya akan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan nilai tambah ekonomis. 

Hasil dari pengolahan limbah ini nantinya selain dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan program-program satgas ke depan, juga memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kendati demikian, Satgas PPA Korwil Aceh Tengah saat ini menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan anggaran, baik untuk kebutuhan pengadaan peralatan kerja, pengerahan sarana mobilisasi, maupun operasional lapangan. 

Guna mengatasi kendala pendanaan tersebut, Satgas PPA Korwil Aceh Tengah telah menempuh berbagai upaya kolaboratif, di antaranya merangkul keterlibatan pemerintah daerah, pihak swasta, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap visi dan tujuan mulia program kerja Satgas PPA.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyampaikan permohonan bantuan dana melalui program CSR BSI KCP Takengon. 

Menanggapi penyampaian tersebut, Pimpinan BSI KCP Takengon menjelaskan mekanisme serta prinsip-prinsip mendasar yang diterapkan BSI dalam penyaluran alokasi dana CSR. 

Sebagai lembaga perbankan profesional, BSI menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta evaluasi terhadap asas manfaat dan timbal balik (_take and give_) yang dapat terbangun antara lembaga penyalur dan penerima bantuan.

Pihak BSI menegaskan bahwa proses penilaian kelayakan permohonan CSR akan melihat dan menilai rekam jejak serta aksi nyata yang telah ditunjukkan oleh pihak pemohon di lapangan. 

Evaluasi dan peninjauan usulan dana dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kantor cabang, kantor wilayah/provinsi, hingga kantor pusat, dengan mempertimbangkan besaran nominal anggaran yang diajukan.

Selain skema CSR reguler, pimpinan BSI KCP Takengon juga memaparkan alternatif pendanaan sosial lainnya melalui program BSI Maslahat. 

Program ini berorientasi sosial dan berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat serta aksi kemanusiaan (serupa dengan fungsi lembaga baitul maal), yang dinilai sangat relevan dengan program pembersihan dan pengolahan limbah kayu berbasis pemberdayaan masyarakat yang diusung Satgas PPA.

Sebagai langkah konkret, Pimpinan BSI KCP Takengon menyatakan akan membawa topik ini dalam pembahasan internal manajemen BSI serta mengupayakan secara maksimal agar program kerja Satgas PPA dapat terbantu dan terfasilitasi melalui mekanisme BSI Maslahat.

Pertemuan diakhiri dengan kebersamaan semangat membangun sinergi antara Satgas PPA Korwil Aceh Tengah dan BSI KCP Takengon. 

Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian awal dorongan positif bagi percepatan pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tengah secara berkelanjutan.